Blog ini berisikan seputar berita TNI Indonesia

Beranda » Penelusuran Panglima Tni

Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Layak Diapresiasi

Keberhasilan Tugas Layak Diapresiasi

Kabarberitamiliter.com - Keberhasilan melaksanakan tugas membuat reputasi individu dan satuan, dimanapun prajurit TNI bertugas mendapat pengakuan dan layak diapresiasi sehingga ini merupakan salah satu kriteria untuk mencapai pangkat Perwira Tinggi. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memimpin upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat 13 Perwira Tinggi TNI,  di Kantor Panglima TNI, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, ini merupakan suatu hal yang patut dibanggakan dengan capaian yang didapat, namun jangan sampai berlebihan dan jangan berhenti sebagai sebuah kebanggaan semata. “Ingat, masih ada tantangan yang lebih besar, yakni bagaimana bisa mempertahankan reputasi dan bahkan untuk lebih meningkatkan lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, terkait menjaga reputasi diperlukan waktu yang lama untuk dibangun, akan tetapi bisa saja sekejap reputasi itu bisa sirna. Oleh karena itu, jagalah reputasi karena di situ pangkat, jabatan, dan kehormatan dipertaruhkan. “Laksanakan setiap tugas dengan sebaik mungkin dan jaga diri maupun kesatuan untuk tidak terjerumus pada hal-hal negatif sekecil apapun,” tegasnya.

Semakin tinggi pangkat para perwira, pasti dituntut untuk lebih arif dalam bersikap, bijaksana dalam setiap mengambil keputusan, penuh dedikasi dan integritas diri sebagai seorang perwira. Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kalimat itu sangat mudah diucapkan, namun pelaksanaannya tidak semudah membalik telapak tangan. “Semua memerlukan perjuangan dan konsistensi, karena di kancah itulah seorang Perwira akan diuji kualitas, integritas dan kapabilitas keperwiraannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan bahwasanya salah satu program pemerintah terkait Program Amnesti Pajak harus didukung bersama-sama. “Tentara Nasional Indonesia wajib mendukung dan menyukseskan program Amnesti Pajak yang telah berjalan,” tegasnya.

“Pemerintah saat ini telah menerapkan langkah khusus repatriasi kebijakan Amnesti Pajak, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak (Tax Amnesty),” ungkap Panglima TNI.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah akan menyelenggarakan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2017. “Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, seluruh prajurit TNI wajib mengedepankan Netralitas TNI dalam setiap tahapan proses Pilkada di masing-masing daerah,” tegasnya.

“Para pimpinan maupun Komandan Satuan sampai level terbawah, agar menekankan kepada setiap prajurit bawahannya untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik praktis dimanapun berada,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Adapun 13 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang naik pangkat, terdiri dari : 7 Pati TNI AD, yaitu Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P (Pangdiv-2 Kostrad), Mayjen TNI Suko Pranoto (Danpuspenerbad), Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P. (TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas), Brigjen TNI Satrio Herianto, S.I.P. (Pati sahli Kasad Bid. Ideologi dan Politik), Brigjen TNI Oerip Soekotjo (Pa Sahli Tk. II Wassus Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI), Brigjen TNI Danny Gaothama, S.H. (Kabinda Jawa Barat BIN) dan Brigjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka (Bandep Lingkungan Pemerintahan Negara Setjen Wantannas).

3 (tiga) Pati TNI AL, yaitu Laksma TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han). (Danguspurlaarmatim), Laksma TNI B. Ken Tri Basuki, M. Si. (Han). (Kadisminpersal) dan Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suarya (Kadispotmar), serta 3 (tiga) Pati TNI AU, yaitu Marsda TNI Gutomo, S.I.P (TA/ Pengkaji Bid. Diplomasi Lemhannas), Marsda TNI Suwardi Mihardja, M.D. (Sahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko) dan Marsma TNI R. Ismet Ismaya Saleh (Dirdik Kodiklat TNI).
 

Panglima TNI : Kebersamaan TNI-Rakyat Merupakan Pusat Kekuatan



Kabarberitamiliter.com -  Kedekatan dan kebersamaan TNI-Rakyat adalah inti dan pusat kekuatan (centre of gravity) dari Sistem Pertahanan Semesta yang kita anut. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat melaksanakan ziarah ke makam KH Hasyim Asyari dan KH Abdurrahman Wahid dalam rangka memperingati Hari TNI ke-71 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (27/9/2016).

Panglima TNI menjelaskan bahwa dalam rangkaian Hari TNI ke-71, TNI ingin membangun suatu tradisi luhur, mengenang dan menghormati para pahlawan pelaku sejarah yang berjasa terhadap negara Indonesia.

“Dengan tradisi seperti ini, kita tidak melupakan sejarah, disini ada Gusdur dan KH Hasyim Asyari, ini semuanya kental dengan sejarah nilai-nilai yang perlu ditauladani,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus sebagai hari Kemerdekaan, 5 Oktober sebagai Hari TNI, 22 Oktober sebagai hari dicetuskannya Resolusi Jihad NU dan 10 Nopember sebagai hari pahlawan merupakan 4 rangkaian peristiwa penting yang bersentuhan langsung dengan Kedaulatan Indonesia dan sejarah TNI, sehingga saling mempengaruhi dan menguatkan.

“Setelah 17  Agustus ketika NICA membonceng sekutu untuk kembali menyerang maka Bung Karno sowan minta fatwa untuk jihad, selanjutnya KH. Hasyim Asyari megeluarkan fatwa jihad pada 22 Oktober dan dilanjutkan dengan perjuangan serentak pada 10 November,” ucanya.

Saat itu, TNI baru lahir sekitar dua bulanan, belum ada kekuatan, senjata terbatas dan harus menghadap tentara sekutu yang jago perang dan memiliki persenjataan modern saat itu. Namun rakyat dengan TNI bersama-sama menghadapinya dengan energi sosial merdeka atau mati akhirnya bisa mengusir bangsa kolonial bahkan membunuh Panglimanya Jenderal Malaby.

Panglima TNI menekankan bahwa, perjuangan dan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara berdimensi lintas etnis dan lintas wilayah, siapapun dan dimanapun mempunyai kewajiban sama untuk membela bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai contohnya, Komandan penyerangan terhadap sekutu di Surabaya adalah Singa Jawa Barat KH. Abas seorang pimpinan pondok pesantren Buntet Cirebon.

“Kita harus bergandengan tangan saling bantu, pantang menyerah, komitmen, rela berkorban, yang terpenting berjuang tulus dan ikhlas tidak punya kepentingan apa-apa untuk bangsa dan negara,” imbuh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Ia  menambahkan bahwa, Indonesia memiliki banyak sifat dan karakter budaya luhung yang tidak dimiliki bangsa lain, sehingga merupakan penguat persatuan dan kesatuan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Raya.

“Ini yang perlu ditauladani dalam ziarah ini, agar generasi muda TNI tidak melupakan sejarah dan mencontoh untuk melanjutkan perjuangan yang semakin sulit,” terang Panglima TNI.

Sejak awal, TNI memang tidak dirancang untuk berperang atau bertempur sendiri, TNI menyadari bahwa keberadaannya berasal dari rakyat, berstatus anak kandung rakyat dan dibesarkan oleh rakyat, maka tidak ada alasan bagi prajurit TNI untuk selalu dekat, bersama-sama dan menghormati serta membela Rakyat.

“Berdasarkan realitas tersebut, maka telah terbangun suatu pemahaman bersama diantara seluruh prajurit TNI bahwa Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat dan Profesional,” pungkas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI : Jiwa Ksatria Ada pada Generasi Muda Indonesia!

Panglima TNI : Jiwa Ksatria Ada pada Generasi Muda Indonesia!

Kabarberitamiliter.com - Bangsa ini adalah bangsa patriot dan satria, setiap manusia Indonesia mengalir gen ksatria, dari Sabang sampai Merauke semua suku mempunyai senjata  dan bangsa inilah yang bisa mengusir penjajah dengan darah perjuangan sendiri.  Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat melakukan ziarah ke makam Bung Karno dalam rangka HUT TNI ke-71 di Blitar, Jawa Timur, Selasa (27/9/2016).

Panglima TNI menjelaskan bahwa, ziarah ini merupakan wujud penghormatan kepada Panglima tertinggi, karena secara Undang-Undang Presiden Republik Indonesia adalah penguasa terhadap Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

“TNI beserta angkatan telah mengadakan rapat staf, memutuskan bahwa perlu adanya ziarah rombongan kepada mantan-mantan Panglima tertinggi atau Presiden, yaitu kepada makam Bung Karno, Gusdur, pak Soeharto dan Panglima pertama Jenderal Sudirman,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa, pendahulu kita hanya menghantarkan kedepan pintu gerbang, namun yang masuk dan mengisi pembangunan adalah generasi muda dengan perjuangan yang masih panjang,  sehingga sejarah harus benar-benar dipahami dan jangan dilupakan serta selalu waspada.

“Ini yang perlu generasi muda TNI ikuti langkah-langkahnya, karena Bung Karno mengatakan bahwa perjuangan saya tidak begitu sulit karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuanganmu nanti lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa, Indonesia merupakan Negara besar yang telah meninggalkan pesan postif melalui sejarah pendahulunya dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan dan hambatan serta memelihara kemerdekaan.

“Generasi muda adalah generasi harapan bangsa, harus benar-benar berjuang berdasarkan budaya kita, dengan melihat contoh yang telah ditunjukankan pendahulu kita,” tutur Panglima TNI.

Sejarah bangsa akan dianggap penting dan menginspirasi manakala dipandang sebagai suatu tauladan, sehingga selalu diperlukan pemikiran positif dalam menyikapinya untuk meraih nilai manfaat.

“Agar generasi muda tidak lupa sejarah, bisa mencontoh bagaimana bentuk perjuangan, gelora, semangat pantang menyerah, berjuang dengan tulus ikhlas dan berani sehingga bangsa ini bisa merdeka,”  tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI mengatakan bahwa tradisi baru ini diharapkan dapat dilakukan setiap tahunnya bukan hanya saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, namun dapat diikuti Panglima-Panglima mendatang dengan melakukan hal yang sama untuk melestarikan hal positif ini.

Panglima TNI : Pemerintah Filipina Berperan Aktif Bebaskan Tiga WNI 

Pemerintah Filipina Berperan Aktif Bebaskan Tiga WNI 

(Puspen TNI).  “Saya selaku Panglima TNI mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Filipina bersama MNLF (Moro National Liberation Front / Front Pembebasan Nasional Moro), yang banyak berperan aktif dalam pembebasan tersebut”. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada awak media di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Upaya pembebasan sandera secara simultan dan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak secara terintegrasi termasuk proses rehabilitasi korban setelah dibebaskan.

“Para sandera yang sudah bebas itu adalah Emmanuel Arakain, Lorence Koten, dan Theodorus Kopong. Semua dalam keadaan sehat dan secepatnya akan dikembalikan kepada keluarganya. Pembebasan ketiga sandera WNI dilakukan sehari setelah Abu Sayyaf melepaskan seorang sandera warga Norwegia bernama Kjartan Sekkingstad,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Lebih jauh Panglima TNI menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu adanya perjanjian, seperti yang disampaikan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu bahwa sekarang coast guard yang dari Filipina akan mengawal dari perbatasan bersama dengan kapal TNI AL.

“Antara Filipina dengan Indonesia dikawal oleh TNI AL, begitu masuk keperairan Filipina maka mereka yang akan mengawal. Untuk saat ini yang sudah berjalan adalah dengan coast guard, dan apabila itu tidak aman maka perlu ditambah untuk memperkuat,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Langkah preventif penanggulangan terorisme dan pembajakan secara kongkrit terus dilakukan, termasuk adanya indikasi mata-mata dari kelompok Abu Sayyaf. “Logika berpikirnya mereka bisa tahu, berarti ada yang memberi informasi, semua kita tindaklanjuti dan sedang lakukan penyelidikan bekerjasama dengan kepolisian,” pungkas Panglima TNI.

Panglima TNI Pastikan Prajurit Netral di Pilkada 2017

Panglima TNI Pastikan Prajurit Netral di Pilkada 2017

Prajurit TNI tetap bersikap netral pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak pada tahun  2017 dan bila ada prajurit TNI yang tidak netral akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.  Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai membuka sosialisasi Tax Amnesty, di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (21/9/2016).

Panglima TNI bahkan meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada prajurit TNI yang terindikasi tidak netral atau memihak pasangan calon tertentu, namun laporannya harus disertai bukti yang kuat. “Saya jamin tidak ada keberpihakan prajurit TNI pada Pilkada serentak dan jika ada yang tidak netral, agar dilaporkan namun jangan membuat isu, karena informasi harus sesuai fakta yang jelas,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berharap agar pesta demokrasi yang akan dilakukan harus dilaksanakan dengan gembira. “Karena ini pesta demokrasi, makanya mari kita gembira dalam menyambutnya, kemudian pahami visi dan misi calon Kepala Daerah yang dipilih, sesuai harapan masyarakat,” imbuhnya.

Rencananya Pilkada serentak akan dilaksanakan di 101 wilayah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. “Laporan yang saya terima jelang pelaksanaan Pilkada serentak situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi, kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi,” harap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pada Pilkada serentak tersebut TNI akan melakukan pengamanan jalannya pesta demokrasi sesuai dengan aturan yang  tertuang dalam Undang-Undang dimana TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari Kepolisian. “TNI akan memberikan bantuan dengan mem-BKO-kan pasukan kepada Kepolisian atas permintaan. Jadi, kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar Undang-Undang,” tandas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Seperti diketahui bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang menyebutkan, tugas pokok TNI Ayat (1) dilakukan dengan (b) Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
Back To Top